Hukum Administrasi Negara

MENUJU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA YANG MENSEJAHTERAKAN dan MELINDUNGI

Prof. Dr. Yos Johan Utama SH MHum

BAGIAN PERTAMA

What is State administration?

Menurut Leonard D. White

(Public Administration consist C,.,, all those operations having for the purpose the fulfillment and enforcement of public Policy
“Administrasi Negara terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakankebijaksanaan Negara”
Menurut Dimock & Koenig

Pengertian yang luas Administrasi Negara didefinisikan sebagai “kegiatan dari pada Negara dalam melaksanakan kekuatan politik nya”,
Pengertian sempit, “Administrasi Negara di definisikan sebagai suatu kegiatan dari pada badan eksekutif dalam penyelenggaraan pe merintahan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo

sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan)-,
administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani Pemerintah yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional”
administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-undang
Prajudi Atmosudirdjo

a)melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi, policy) serta keputusan-keputusan Pemerintah secara nyata (implementasi).
(b)menyelenggarakan undang­undang (menurut pasal-pasainya) sesuai dengan peraturan-peraturan pe laksanaan yang di tetapkan
EPICENTRUM ?

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI TITIK PANGKAL DARI SETIAP ADMINISTRASI NEGARA (ADMINISTRATIVE LAW EPICENTRUM)
HUKUM ADMINISTRASI BERTUGAS SEBAGAI LAW BELT ATAS SEGALA TINDAKAN ADMINISTRASI (ADMINISTRATION EPICENTRUM)
Beberapa permasalahan baru yang berkaitan dengan Hukum Administrasi negara

Belum adanya Peraturan Payung sistem administrasi negara
Munculnya pola administrasi negara yang tidak standar
Munculnya lembaga -lembaga baru non departemen (bersifat adhoc) yang mempunyai tugas-tugas reguler dari lembaga-lembaga yang sudah ada, sehingga mengurangi luas kewenangannya, dan cenderung menimbulkan saling tindih kewenangan tersebut.
Masih adanya urusan pemerintahan yang seharusnya diserahkan kepada daerah, akan tetapi justru masih ditangani oleh pemerintah pusat.
Akibat adanya pemaknaan yang keliru terhadap otonomi daerah , arogansi daerah dalam bentuk munculnya berbagai peraturan daerah yang bertentangan dengan ketentuan pusat, atau menghambat kebijakan-kebijakan utama pemerintah pusat.
Pembangkangan daerah terhadap beberapa kebijakan dan peraturan di tingkat menengah, dengan alsasan telah menginduk dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Terjadinya tumpang tindih kebijakan administrasi untuk penanganan pengaturan suatu masalah,
Malfungsi peradilan administrasi maupun akses-akses penyelesaian sengketa di bidang administrasi negara, sehingga tidak mampu melindungi warga negara
Sistem Hukum Administrasi keuangan. Tidak/kurang mendukung progresivitas pencapaian pembangunan
PENALISASI HUKUM ADMINISTRASI
Lebih menitikberatkan kepada procedure daripada outcome
Pengembangan Hukum administrasi negara lebih mengedepankan sisi suspect di banding trust
Hukum administrasi negara yang lebih banyak sebagai pengaturan, dan bukan yang memotivasi peran masyarakat
PERGESERAN PARADIGMA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pergeseran Paradigma Hubungan Negara Dan Rakyat
Pergeseran Paradigma Politik Dan Ketatanegaraan
Pergeseran Paradigma Administrasi Negara
Perubahan Cara Pandang Hukum
Transparansi Dan Ham
PERUBAHAN PARADIGMA HUBUNGAN NEGARA DAN RAKYAT ?

Masa Absolutisme
Masa Negara Penjaga Malam (Nacht Waker Staat)
Masa Negara Kesejahteraan
(Welfare State)

PERGESERAN PARADIGMA POLITIK DAN KETATANEGARAAN

Otonomi Daerah
Multi Partai
Pola Pemilu Legislatif Dan Presiden
Lembaga-Lembaga Baru
Posisi Rakyat Dalam Pemilu
Posisi Aparatur Publik Dalam Pemilu
Tuntutan Ham Dan Tranparansi
PERGESERAN PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA

Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi negara
Paradigma prinsip-prinsip administrasi
Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik
Paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi
Paradigma administrasi Negara sebagai Administrasi Negara.
REINVENTING GOVERNMENT

D Osborne dan T Gaebler :

Catalytic
Community owned
Competitive
Mission driven
result oriented
customer driven
enterprising
anticipatory
decentralized
market oriented.
Paradigma post bureaucratic

Menekankan hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai, produk , dan keterikatan terhadap norma
Mengutamakan misi, pelayanan dan hasil akhir (outcome)
Menekankan pemberian nilai (bagi masyarakat), membangun akuntabilitas dan memperkuat hubungan kerja
Menekankan pemahaman dan penerapan norma-norma, identifikasi dan pemecahan masalah, serta proses perbaikan yang berkesinambungan
Menekankan pemisahan antara pelayanan dengan kontrol, membangun dukungan terhadap norma-norma, memperluas pilihan pelanggan, mendorong kegiatan kolektif, memberikan insentif, mengukur dan menganalisis hasil dan memperkaya umpan balik
New Public Model

Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor public
Penggunaan indikator kinerja
Penekanan lebih besar pada kontrol ouput
Perhatian ke unit kecil birokrasi
Pergeseran kompetisi k lebih tinggi
Penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen
Penekanan pada disiplin dalam pemanfaatan sumber daya

Puncak NPM dan Post Beareaucratic Model

Penerapan “Good Governance “
NPM bergeser dari the efficiency drive (pengutamaan efisiensi dalam pengukuran kinerja menuju downzising and decentralization (penyederhanaan struktur, kaya fungsi, delegasi ke unit lebih kecil)

Good governance

Human rights observance and democracy
Market reforms
Bureaucratic reform (coruption and transparancy)
Environmental protection and sustainable development
Reduction in military and defence expenditures and nonproduction of weapons of massdestruction

UNDP (United Nation Development Program) , juga menerapkan komponen di dalam good governance sebagai berikut

Participation.
Rule of law
Tranparancy
Responsiveness
Concensus orientation
Equity
Effectiveness and efficiency
Accountability
Strategic vision
New Public Service
JV Denhardt dan RB Denhardt

Serve cityzen not customer
Seek the public interest
Value citizenship over entrepreneurship
Think strategically act democratically
Recognized that accountability is not simple
Serve than steer
Value people not just productivity
POLA OPERASI ADMINISTRASI NEGARA

Operasi langsung (direct operation)
Pengendalian langsung (direct control)
Pengendalian tak langsung (indirect control)
Pemengaruhan langsung (direct influence)
Pemengaruhan tak langsung (indirect influence)
BAGIAN KEDUA :

PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN HUKUM ADMINISTRASI

AZAS HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANGAN

pengayoman;
kemanusiaan;
kebangsaan;
kekeluargaan;
kenusantaraan;
bhinneka tunggal ika;
keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Hakekat dan Cakupan Hukum Administrasi Negara

Menurut Prajudi Atmosudirdjo

HAN mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara
Menurut Van Wijk-Konjnenbeft dan P. de Haan Cs

Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat’,
Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut;
Perlindungan hukum (rechtsbesherming);
Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)
Hakekat dan Cakupan Hukum Administrasi Negara

Menetapkan norma-norma fundamental bagi ADMINISTRATUR untuk pemerintahan yang baik
Mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara;
Melayani dan mensejahterakan masyarakat
Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat maupun aparatur;
PERTANYAAN UTAMA

BERDASAR APAKAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA HENDAK DIBANGUN/DIKEMBANGKAN ?
HAL-HAL APAKAH YANG HARUS DIJAWAB OLEH SISTEM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BARU
PEMBANGUNAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Harus dimulai dari kebutuhan masyarakat (prinsip hukum mengabdi kepada masyarakat) untuk membentuk satu sistem hukum administrasi negara nasional
Perlu keberanian untuk peninjauan kembali dan bahkan menfalsifikasi atas segala prinsip, paradigma dan azas-azas hukum administrasi negara, yang dirasakan sudah tidak cocok
Pilihan dalam pola administrasi negara dan hukum administrasi negara, di dalam menghadapi perkembangan negara di masa mendatang

Pola pengembangan Administrasi negara dan hukum administrasi negara yang lebih mengedepankan sisi normatif dan formalitas.
Pola pengembangan Administrasi negara dan hukum administrasi negara yang lebih mengedepankan sisi progresivitas dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi
CIRI-CIRI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA YANG DIHARAPKAN

Berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat bukan kepada kekuasaan atau kewenangan semata
Dibangun berdasar paradigma hukum yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan bukan masyarakat yang harus mengabdi kepada hukum
Dibangun berdasarkan kepercayaan (based on trust) dan bukan kecurigaan (based on suspect), serta
Pemahaman hukum sebagai satu kesatuan nilai kemanfatan (utility) dan bukan sekadar norma positif (legality)
Berorientasi kepada hasil (outcome) dan bukan hanya kepada pemenuhan prosedur
Bersifat tidak hanya responsif tapi harus progresif
Membuka lebih besar pintu dan ruang partisipasi masyarakat
Hukum yang mampu mendukung dinamika administrasi negara dan kalau perlu justru menjadi motivator penggerak pengembangan, dan bukan hukum yang menghalangi
Mampu memberikan rasa aman baik kepada masyarakat maupun administratur
Pertanggungjawaban administratur yang jelas
Peradilan yang berwibawa
PERUBAHAN PARADIGMA DAN CARA PANDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ?

Rethinking azas-azas yang mendasari proses dan prosedur pembentukan kebijakan peraturan dan keputusan
Rethinking azas-azas pelayanan administrasi pemerintahan
Rethinking azas-azas yang berkaitan dengan masalah kewenangan aparatur
Rethinking azas-azas yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban aparatur
Rethinking azas-azas yang mendasari proses peradilan administrasi dan perlindungan kepada masyarakat
BAGIAN KETIGA:

HUKUM YANG MELAYANI

PERUBAHAN PARADIGMA

Dari hukum yang mengatur menuju hukum yang melayani
Dari manusia untuk hukum menuju hukum untuk manusia
Dari hukum yang mengatur menuju hukum yang memotivasi

Pelayanan publik

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayan an publik.

ASAS PELAYANAN

Asas transparansi,
Asas akuntabilitas,
Asas kondisional,.
Asas partisipatif,.
Asas kesamaan hak,
Asas keseimbangan .
Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan (UU NO 25/09)

kepentingan umum;
kepastian hukum;
kesamaan hak;
keseimbangan hak dan kewajiban;
keprofesionalan;
partisipatif;
persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
keterbukaan;
akuntabilitas;
fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok
rentan;
ketepatan waktu; dan
kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
PELAYANAN PUBLIK

Hukum administrasi negara harus secara progresif untuk mendukung tercapainya standar pelayanan publik tersebut.
Produk hukum adm negara terdorong untuk tidak sekadar memenuhi aspek hukum saja tetapi juga kepada subtansial materiil
Pola lama hukum administrasi negara yang menempatkan aparat sebagai penguasa harus berubah
Hukum yang mengedepankan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengambilan kebijakan
Hukum yang memberi akses yang cukup bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
Pilihan Pola pelayanan negara terhadap masyarakat

Maximum services (negara menangani hampir semua masalah warga negara, beban negara menjadi berat, sukar berkembang/fat state)
Minimum services (negara hanya menangani permasalahan /kebutuhan pokok warga negara, beban menjadi ringan, negara berkembang/thin state)
BAGIAN KEEMPAT

HUKUM YANG MELINDUNGI

TINDAKAN PEMERINTAH YANG MERUGIKAN

Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheids daad)
Perbuatan melawan undang-undang (onwetmatige daad)
Perbuatan yang tidak tepat (onjuist)
Perbuatan yang tidak bermanfaat (ondoelmatige)
Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (detournement de pouvoir)
Ujung akhir dari sistem hukum administrasi negara yang baik harus didukung dengan sistem peradilan yang berwibawa (putusannya adil, dan dapat dilaksanakan serta dihormati)

FAKTA

Akses sempit warga negara untuk mendapatkan keadilan
Akses sempit warga negara untuk memperoleh informasi
Putusan peradilan diabaikan
Gantirugi yang tidak memadai
Pertanggungjawaban

TERIMA KASIH

About hezron11

aku sebenarnya kagum sama orang yang bisa mendeskripsikan dirinya sendiri karena aku bukan orang yang seperti itu. Nilai lah aku katakan jika buruk dan jangan malu-malu jika aku baik.
This entry was posted in HAN and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s