“Contrarius Actus”

Contrarius actus dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali. (Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum,Gadjah Mada University Press, cet ke-5, 2009)UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lampiran huruf C tentang “Pencabutan” menentukan: “Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu”.

Asas contrarius actus ini berlaku tidak hanya untuk keputusan administrasi negara, namun juga asas peraturan perundang-undangan. Yang berhak mencabut adalah pembentuknya itu sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh peraturan atau lembaga yang lebih rendah. Asas ini juga sering digunakan sebagai dasar putusan pengadilan tidak dapat mencabut dan membatalkan berlaku mengikatnya sebuah peraturan perundang-undangan. Asas ini dahulu digunakan dasar Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan di bawah undang-undang (UU) hanya berwenang menyatakan tidak sah, sedangkan yang berwenang mencabut dan membatalkannya adalah pembentuknya sendiri. UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan jika gugatan dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan kewajiban yang harus dilakukan badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) untuk mencabut Keputusan TUN tersebut dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru. Sehingga pencabutan sebuah peraturan atau keputusan pejabat publik hanya dapat dilakukan oleh pembentuknya.

Sedangkan pengujian konstitusionalitas UU, Pasal 57 ayat (1) UU MK menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan”

sumber : Miftakhul Huda

About hezron11

aku sebenarnya kagum sama orang yang bisa mendeskripsikan dirinya sendiri karena aku bukan orang yang seperti itu. Nilai lah aku katakan jika buruk dan jangan malu-malu jika aku baik.
This entry was posted in contrarius and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s