Hukum Administrasi Negara

MENUJU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA YANG MENSEJAHTERAKAN dan MELINDUNGI

Prof. Dr. Yos Johan Utama SH MHum

BAGIAN PERTAMA

What is State administration?

Menurut Leonard D. White

(Public Administration consist C,.,, all those operations having for the purpose the fulfillment and enforcement of public Policy
“Administrasi Negara terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakankebijaksanaan Negara”
Menurut Dimock & Koenig

Pengertian yang luas Administrasi Negara didefinisikan sebagai “kegiatan dari pada Negara dalam melaksanakan kekuatan politik nya”,
Pengertian sempit, “Administrasi Negara di definisikan sebagai suatu kegiatan dari pada badan eksekutif dalam penyelenggaraan pe merintahan

Continue reading

Posted in HAN | Tagged | Leave a comment

Khasiat Buncis Sebagai Obat Kencing Manis

Banyak memang obat yang beredar di pasaran untuk mengobati diabetes, namun sering harganya mahal karena bahan-bahannya harus diimpor. Bagaimana mau menjauhi stres jika untuk membeli obat yang harganya selangit saja susah.

Beruntung, kini telah ditemukan obat yang murah meriah dan dapat diperoleh dengan mudah. Apa itu? Buncis. Ya, tepat. Tanaman yang buahnya mirip kacang panjang, tapi lebih pendek dan gemuk itu ternyata mampu mengobati penyakit diabetes melitus.

Hal tersebut terungkap dalam disertasi Yayuk Andayani, yang telah mempresentasikan penelitiannya berjudul “Mekanisme Aktivitas Antihiperglikemik Ekstrak Buncis pada Tikus Diabetes dan Identifikasi Komponen Aktif” untuk memperoleh gelar doktor di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), beberapa waktu lalu.

Dalam penelitiannya, Yayuk menggunakan tikus putih sebagai binatang percobaan. Tikus putih berusia tiga bulan itu oleh Yayuk diberi perlakuan induksi diabetes. Artinya, “dengan sengaja” si tikus putih dibuat mengidap diabetes melitus. Sebelum diinjeksi dengan diabetes, tikus tersebut telah diberi ekstrak buncis. Ternyata dalam waktu 30 menit tikus-tikus percobaan kembali normal, tanpa mengalami penurunan pada tingkat ipoglikemik (di bawah kadar gula normal).

Timbul pertanyaan, apa sih “kesaktian” buncis sehingga hanya dalam waktu ½ jam bisa menurunkan kadar gula dalam darah hingga batas normal.

Berdasar analisis Yayuk, di dalam buncis terkandung zat yang dinamakan B-sitosterol dan stigmasterol. Kedua zat inilah yang mampu meningkatkan produksi insulin.

Insulin adalah suatu hormon yang dihasilkan secara alamiah oleh tubuh kita dari organ tubuh yang dinamakan pankreas. Insulin berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Seseorang mengalami diabetes melitus, bila pankreas hanya sedikit menghasilkan insulin atau tidak mampu memproduksi sama sekali. Ternyata dua zat tadi mampu merangsang pankreas untuk meningkatkan produksi insulinnya.

Selain dua zat tadi, Yayuk memperoleh data bahwa dari 100 gram ekstrak buncis terkandung karbohidrat 7,81%, lemak 0,28%, protein 1,77%, serat kasar 2,07%, dan kadar abu 0,32 %.

Bagi dunia kedokteran dan farmasi, penemuan Yayuk ini tentu bisa dijadikan referensi untuk membuat obat diabetes dengan mengekstrak buncis. Tentunya banyak keuntungan yang diperoleh, terutama bagi masyarakat, karena obat diabetes akan lebih murah dan mudah didapat dengan banyaknya bahan yang tersedia.

Bagi masyarakat, terobosan Yayuk itu bisa melegakan hati banyak orang pengidap diabetes melitus, khususnya mereka dari kalangan tidak mampu. Cukup membeli sayur buncis dan memakannya secara teratur, kadar gula dalam darah bisa turun. Manfaat buncis lebih terasa bila dimakan sebagai lalapan. Kalau dimasak dalam bentuk oseng-oseng dengan tambahan daging juga boleh.

Berbahagialah mereka yang kerap makan lalapan buncis. Ternyata selain manis, buncis juga bisa mencegah dan menghilangkan penyakit kencing manis.

Semoga Bermanfaat

Posted in buncis | Tagged | Leave a comment

Hukum Administrasi Negara

MENUJU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA YANG MENSEJAHTERAKAN dan MELINDUNGI

Prof. Dr. Yos Johan Utama SH MHum

BAGIAN PERTAMA

What is State administration?

Menurut Leonard D. White

  • (Public Administration consist C,.,, all those operations having for the purpose the fulfillment and enforcement of public Policy
  • “Administrasi Negara terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakankebijaksanaan Negara”

Menurut Dimock & Koenig

  • Pengertian yang luas Administrasi Negara didefinisikan sebagai “kegiatan dari pada Negara dalam melaksanakan kekuatan politik nya”,
  • Pengertian sempit, “Administrasi Negara di definisikan sebagai suatu kegiatan dari pada badan eksekutif dalam penyelenggaraan pe merintahan

 

Menurut Prajudi Atmosudirdjo

  • sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan)-,
  • administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani Pemerintah yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional”
  • administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-undang

Prajudi Atmosudirdjo

  • a)melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi, policy) serta keputusan-keputusan Pemerintah secara nyata (implementasi).
  • (b)menyelenggarakan undang­undang (menurut pasal-pasainya) sesuai dengan peraturan-peraturan pe laksanaan yang di tetapkan

EPICENTRUM ?

  • HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI TITIK PANGKAL DARI SETIAP ADMINISTRASI NEGARA (ADMINISTRATIVE LAW EPICENTRUM)
  • HUKUM ADMINISTRASI BERTUGAS SEBAGAI LAW BELT ATAS SEGALA TINDAKAN ADMINISTRASI (ADMINISTRATION EPICENTRUM)

Beberapa permasalahan baru yang berkaitan dengan Hukum Administrasi negara

  1. Belum adanya Peraturan Payung sistem administrasi negara
  2. Munculnya pola administrasi negara yang tidak standar
  3. Munculnya lembaga -lembaga baru non departemen (bersifat adhoc) yang mempunyai tugas-tugas reguler dari lembaga-lembaga yang sudah ada, sehingga mengurangi luas kewenangannya, dan cenderung menimbulkan saling tindih kewenangan tersebut.
  4. Masih adanya urusan pemerintahan yang seharusnya diserahkan kepada daerah, akan tetapi justru masih ditangani oleh pemerintah  pusat.
  5. Akibat adanya pemaknaan yang keliru terhadap otonomi daerah , arogansi daerah dalam bentuk munculnya berbagai peraturan daerah yang bertentangan dengan ketentuan pusat, atau menghambat kebijakan-kebijakan utama pemerintah pusat.
  6. Pembangkangan daerah terhadap beberapa kebijakan dan peraturan di tingkat menengah, dengan alsasan telah menginduk dengan ketentuan yang lebih tinggi.
  7. Terjadinya tumpang tindih kebijakan administrasi untuk penanganan pengaturan suatu masalah,
  8. Malfungsi peradilan administrasi maupun akses-akses penyelesaian sengketa di bidang administrasi negara, sehingga tidak mampu melindungi warga negara
  9. Sistem Hukum Administrasi keuangan. Tidak/kurang mendukung progresivitas pencapaian pembangunan
  10. PENALISASI HUKUM ADMINISTRASI
  11. Lebih menitikberatkan kepada procedure daripada outcome
  12. Pengembangan Hukum administrasi negara lebih mengedepankan sisi suspect di banding trust
  13. Hukum administrasi negara yang lebih banyak sebagai pengaturan, dan bukan yang memotivasi peran masyarakat

PERGESERAN PARADIGMA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

  • Pergeseran Paradigma Hubungan Negara Dan Rakyat
  • Pergeseran Paradigma Politik Dan Ketatanegaraan
  • Pergeseran Paradigma Administrasi Negara
  • Perubahan Cara Pandang Hukum
  • Transparansi Dan Ham

PERUBAHAN PARADIGMA HUBUNGAN NEGARA DAN RAKYAT ?

  • Masa Absolutisme
  • Masa Negara Penjaga Malam (Nacht Waker Staat)
  • Masa Negara Kesejahteraan
  • (Welfare State)

 

PERGESERAN PARADIGMA POLITIK DAN KETATANEGARAAN

  • Otonomi Daerah
  • Multi Partai
  • Pola Pemilu Legislatif Dan Presiden
  • Lembaga-Lembaga Baru
  • Posisi Rakyat Dalam Pemilu
  • Posisi Aparatur Publik  Dalam Pemilu
  • Tuntutan Ham Dan Tranparansi

PERGESERAN PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA

  • Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi negara
  • Paradigma prinsip-prinsip administrasi
  • Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik
  • Paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi
  • Paradigma administrasi Negara sebagai Administrasi Negara.

REINVENTING GOVERNMENT

D Osborne dan T Gaebler :

  • Catalytic
  • Community owned
  • Competitive
  • Mission driven
  • result oriented
  • customer driven
  • enterprising
  • anticipatory
  • decentralized
  • market oriented.

Paradigma post bureaucratic

  • Menekankan hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai, produk , dan keterikatan terhadap norma
  • Mengutamakan misi, pelayanan dan hasil akhir (outcome)
  • Menekankan pemberian nilai (bagi masyarakat), membangun akuntabilitas dan memperkuat hubungan kerja
  • Menekankan pemahaman dan penerapan norma-norma, identifikasi dan pemecahan masalah, serta proses perbaikan yang berkesinambungan
  • Menekankan pemisahan antara pelayanan dengan kontrol, membangun dukungan terhadap norma-norma, memperluas pilihan pelanggan, mendorong kegiatan kolektif, memberikan insentif, mengukur dan menganalisis hasil dan memperkaya umpan balik

New Public Model

  • Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor public
  • Penggunaan indikator kinerja
  • Penekanan lebih besar pada kontrol ouput
  • Perhatian ke unit kecil birokrasi
  • Pergeseran kompetisi k lebih tinggi
  • Penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen
  • Penekanan pada disiplin dalam pemanfaatan sumber daya

 

Puncak NPM dan Post Beareaucratic Model

  • Penerapan “Good Governance “
  • NPM bergeser dari the efficiency drive (pengutamaan efisiensi dalam pengukuran kinerja menuju downzising and decentralization (penyederhanaan struktur, kaya fungsi, delegasi ke unit lebih kecil)

 

Good governance

  • Human rights observance and democracy
  • Market reforms
  • Bureaucratic reform (coruption and transparancy)
  • Environmental protection and sustainable development
  • Reduction in military and defence expenditures and nonproduction of weapons of massdestruction

 

UNDP (United Nation Development Program) , juga menerapkan komponen di dalam good governance sebagai berikut

  • Participation.
  • Rule of law
  • Tranparancy
  • Responsiveness
  • Concensus orientation
  • Equity
  • Effectiveness and efficiency
  • Accountability
  • Strategic vision

New Public Service
JV Denhardt dan RB Denhardt

  • Serve cityzen not customer
  • Seek the public interest
  • Value citizenship over entrepreneurship
  • Think strategically act democratically
  • Recognized that accountability is not simple
  • Serve than steer
  • Value people not just productivity

POLA OPERASI ADMINISTRASI NEGARA

  • Operasi langsung (direct operation)
  • Pengendalian langsung (direct control)
  • Pengendalian tak langsung (indirect control)
  • Pemengaruhan langsung (direct influence)
  • Pemengaruhan tak langsung (indirect influence)

 

 

 

BAGIAN  KEDUA :

PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN HUKUM ADMINISTRASI

AZAS HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANGAN

  • pengayoman;
  • kemanusiaan;
  • kebangsaan;
  • kekeluargaan;
  • kenusantaraan;
  • bhinneka tunggal ika;
  • keadilan;
  • h.  kesamaan kedudukan dalam hukum dan   pemerintahan;
  • ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  • keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

 

Hakekat dan Cakupan Hukum Administrasi Negara

Menurut Prajudi Atmosudirdjo

  • HAN mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara

Menurut Van Wijk-Konjnenbeft dan P. de Haan Cs

  • Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat’,
  • Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut;
  • Perlindungan hukum (rechtsbesherming);
  • Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)

Hakekat dan Cakupan Hukum Administrasi Negara

  • Menetapkan norma-norma fundamental bagi ADMINISTRATUR untuk pemerintahan yang baik
  • Mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara;
  • Melayani dan mensejahterakan masyarakat
  • Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat maupun aparatur;

PERTANYAAN UTAMA

  • BERDASAR APAKAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA HENDAK DIBANGUN/DIKEMBANGKAN ?
  • HAL-HAL APAKAH YANG HARUS DIJAWAB OLEH SISTEM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BARU

PEMBANGUNAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

  • Harus dimulai dari kebutuhan masyarakat (prinsip hukum mengabdi kepada masyarakat) untuk membentuk satu sistem hukum administrasi negara nasional
  • Perlu keberanian untuk  peninjauan kembali  dan bahkan menfalsifikasi atas segala prinsip, paradigma dan azas-azas hukum administrasi negara, yang dirasakan sudah tidak cocok

Pilihan  dalam pola administrasi negara dan hukum administrasi negara, di dalam menghadapi perkembangan negara di masa mendatang

  • Pola pengembangan Administrasi negara dan hukum administrasi negara yang lebih mengedepankan sisi normatif dan formalitas.
  • Pola pengembangan Administrasi negara dan hukum administrasi negara yang lebih mengedepankan sisi progresivitas dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi

CIRI-CIRI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA YANG DIHARAPKAN

  • Berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat bukan kepada kekuasaan atau kewenangan semata
  • Dibangun berdasar paradigma hukum yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan bukan masyarakat yang harus mengabdi kepada hukum
  • Dibangun berdasarkan kepercayaan  (based on trust) dan bukan kecurigaan (based on suspect), serta
  • Pemahaman hukum sebagai satu kesatuan nilai kemanfatan (utility) dan bukan sekadar norma positif (legality)
  • Berorientasi kepada hasil (outcome) dan  bukan hanya kepada pemenuhan prosedur
  • Bersifat tidak hanya responsif tapi harus progresif
  • Membuka lebih besar pintu dan ruang partisipasi masyarakat
  • Hukum yang mampu mendukung dinamika administrasi negara dan kalau perlu justru menjadi motivator penggerak pengembangan,   dan bukan hukum yang menghalangi
  • Mampu memberikan rasa aman baik kepada masyarakat maupun administratur
  • Pertanggungjawaban administratur yang jelas
  • Peradilan yang berwibawa

PERUBAHAN PARADIGMA DAN CARA PANDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ?

  • Rethinking azas-azas yang mendasari proses dan prosedur pembentukan kebijakan peraturan dan keputusan
  • Rethinking azas-azas pelayanan administrasi pemerintahan
  • Rethinking azas-azas yang berkaitan dengan masalah kewenangan aparatur
  • Rethinking azas-azas yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban aparatur
  • Rethinking azas-azas yang mendasari proses peradilan administrasi dan perlindungan kepada masyarakat

BAGIAN KETIGA:

HUKUM YANG MELAYANI

PERUBAHAN PARADIGMA

  • Dari hukum yang mengatur menuju hukum yang melayani
  • Dari manusia untuk hukum menuju hukum untuk manusia
  • Dari hukum yang mengatur menuju hukum yang memotivasi

 

Pelayanan publik

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayan an publik.

ASAS PELAYANAN

  • Asas transparansi,
  • Asas akuntabilitas,
  • Asas kondisional,.
  • Asas partisipatif,.
  • Asas kesamaan hak,
  • Asas keseimbangan .

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan (UU NO 25/09)

  • kepentingan umum;
  • kepastian hukum;
  • kesamaan hak;
  • keseimbangan hak dan kewajiban;
  • keprofesionalan;
  • partisipatif;
  • persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
  • keterbukaan;
  • akuntabilitas;
  • fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok
  • rentan;
  • ketepatan waktu; dan
  • kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

PELAYANAN PUBLIK

  • Hukum administrasi negara harus secara progresif untuk mendukung tercapainya standar pelayanan publik tersebut.
  • Produk hukum adm negara terdorong untuk tidak sekadar memenuhi aspek hukum saja tetapi juga kepada subtansial materiil
  • Pola lama hukum administrasi negara yang menempatkan aparat sebagai penguasa harus berubah
  • Hukum yang mengedepankan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengambilan kebijakan
  • Hukum yang memberi akses yang cukup bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

Pilihan Pola pelayanan negara terhadap masyarakat

  • Maximum services (negara menangani hampir semua masalah warga negara, beban negara menjadi berat, sukar berkembang/fat state)
  • Minimum services (negara hanya menangani permasalahan /kebutuhan pokok warga negara, beban menjadi ringan, negara berkembang/thin state)

BAGIAN KEEMPAT

HUKUM YANG MELINDUNGI

TINDAKAN PEMERINTAH YANG MERUGIKAN

  • Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheids daad)
  • Perbuatan melawan undang-undang (onwetmatige daad)
  • Perbuatan yang tidak tepat (onjuist)
  • Perbuatan yang tidak bermanfaat (ondoelmatige)
  • Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (detournement de pouvoir)

Ujung akhir dari sistem hukum administrasi negara yang baik harus didukung dengan sistem peradilan yang berwibawa (putusannya adil, dan dapat dilaksanakan serta dihormati)

FAKTA

  • Akses sempit warga negara untuk mendapatkan keadilan
  • Akses sempit warga negara untuk memperoleh informasi
  • Putusan peradilan diabaikan
  • Gantirugi yang tidak memadai
  • Pertanggungjawaban

IUS CONSTITUENDUM

  • Standar pelayanan dan perlindungan
  • Peradilan adm harus didukung dengan asas dan prinsip hukum adm negara yang sesuai
  • Pergeseran dari fautes services ke personalles
  • Sanksi yang lebih tegas bagi aparatur
  • Peninjauan atas prinsip dan azas hukum administrasi negara yang tidak mendukung perlindungan masyarakat

 

 

 

 

IUS CONSTITUENDUM

  • Peradilan harus memberi sebesar mungkin akses bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan
  • Menempatkan kembali hukum pidana sebagai ultimum remedium dan bukan primum remedium dalam penegakan hukum administrasi negara
  • Perlu kejelasan antara perbuatan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana

TERIMA KASIH

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dasar kekuatan mengikat suatu tata hukum

Dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan interaksi dengan manusia yang lain. Pada hakikatnya manusia membutuhkan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Ketika manusia melakukan usaha pemenuhan kebutuhan seringkali mengalami benturan dengan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan interaksi dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Setiap manusia sebagai individu memiliki kepentingan dalam hidupnya. Untuk memenuhi kepentingannya manusia melakukan perbuatan dan tindakan. Ketika berada dalam suatu tatanan masyarakat yang kecil dan homogeny cenderung tidak menimbulkan masalah. Namun berbeda jika kita melihat pada lingkungan masyarakat yang heterogen dan plural.

Manusia ketika akan memenuhi keinginannya tidak menginginkan jika kepentingannya terganggu oleh individu lain. Setiap individu menghendaki kepentingannya tidak diganggu gugat oleh invidu lain. Ketika ada perbenturan kepentingan maka hukum muncul untuk memberikan pembatasan. Hukum menjadi sebuah rambu dan acuan bagi setiap individu untuk memenuhi kepentingan.

Seperangkat aturan hukum hadir agar tercipta suatu kondisi yang damai dan tenteram. Bagaimana peranan hukum sebagai stabilisator dalam masyarakat memilki banyak factor. Salah satunya adalah sumber dari mana hukum tersebut berasal.

Ketika membicarakan filsafat hukum kita harus mengetahui definisi dan pengertin dari filsafat hukum. Sodjono Dirjosisworo menyatkn bahwa filsafat hukum adlah pendirian atu penghayatan kefilsafatan yang dianut orang atau masyarakat atau Negara tentang hakikat, ciri-ciri serta landasan berlakunya hukum. 

Untuk menjawab permasalahan yang ada maka dapat dilihat dari 4 (empat) teori, yaitu sebagai berikut :

1.Teori Teokrasi
a.Langsung
Teori teokrasi langsung menyatakan bahwa manusia, dalam hal ini raja merupakan orang yang ditunjuk oleh tuhan di dunia. Perkembangan teori ini ketika berkembangnya mazhab hukum alam. Raja sebagai orang yang ditunjuk secara langsung oleh tuhan menjalankan perintah langsung oleh tuhan. Tuhan menurunkan seperangkat aturan kepada manusia untuk menjadi panduan dalam hidupnya. Sehingga peran raja hanyalah sebagai phak yang ditugaskan untuk menjalankan aturan hukum dari tuhan.

Ketika manusia memutuskan untuk mempercayai tentan Tuhann ia akan mempercayai ketika dirinya melanggar aturan yang telah diturunkan akan mendatangkan nestapa (neraka). Namun jika manusia mematuhi aturan tuhan akan mendapatkan ganjaran berupa kenikmatan (surga). Hukum ditaati oleh manusia karena manusia menginginkan dirinya mendapatkan kebahagiaan dan menghindarkan pada penderitaan. Raja sebagai penjelmaan tuhan di dunia sehingga apa yang ditetapkan harus ditaati.

b.Tidak Langsung
Seorang raja yang berkuasa di dunia mendalilkan bahwa kekuasaannya sebagai raja karena adanya mandat yang diberikan oleh tuhan. Teori ini berkembang pada zaman Renaissance. Raja sebagai bij de gratie goda (raja atas karunia tuhan). Ini merupakan perkembangan dari teori teokrasi sebelumnya. Para raja menganggap dirinya sebagai aparatur tuhan. Raja diberikan kewenangan untuk membuat aturan hukum yang membatasi hak manusia dan membebankan sebuah kewajiban padanya. Ketika seorang raja membuat aturan hukum harus mendasarkan pada kitab suci yang diturunkan oleh tuhan.
Jika dilihat maka kita akan menemukan kenyataan bahwa adanya hukum juga akan menimbulkan konsekwensi. Ketika seseorang tidak mematuhi aturan yang telah mendapatkan legitimasi ketuhanan dirinya akan dibayang-bayangi oleh hukuman drai tuhan. Sehingga hukum yang ditetapkan oleh raja tersebut dipatuhi sebaga sebuah keniscayaan.

2.Teori Perjanjian Masyarakat
Dasar kekuatan mengikat hukum menurut teori ini adalah adanya kesepakatan (agreement) dalam masyarakat. Pada awalnya manusia hidup dalam ketidak teraturan dan konflik berkepanjangan. Thomah Hobbes sebagai salah satu tokoh ilmu Negara menyatakan pendapatnya yang tentang konflik pada awal periode kebudayaan sebagai berikut :

“Pada Mulanya manusia itu hidup dalam suasana selalu berperang. Agar tercipta suasana damai dan tentram, lalu diadakan perjanjian di antara mereka (pactum unionis). Setelah itu, disusul perjanjian antara semua dengan seseorang tertentu (pactum subjectionis) yang akan diserahi kekuasaan untuk memimpin mereka. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin itu adalah mutlak atau bersifat absolute”

Pandangan yang dilontarkan oleh Hobbes menyiratkan adanya penundukan secara penuh terhadap orang yang ditunjuk sebagai pemimpin. Masyarakat menyepakati adanya persatuan yang diwujudkan dalam sebuah komunitas yang dinamakan Negara. Setelah terbentuk suatu komunitas diperlukan seperangkat aturan agar menciptakan tata yang adil dan harmonis. Kesepakatan selanjutnya ketika menentukan adanya orang-orang yang dianggap paling kompeten untuk menciptakan hukum. Orang yang ditunjuk ini memiliki kompetensi serta kecerdasan dalam menjalankan tugasnya. Ketika kelompok tersebut telah mempercayai seseorang untuk menjadi pemimpin maka segala keputusan hukum yang ia keluarkan harus dipatuhi. Karena kepatuhan tersebut melandaskan pada kesepakatan yang sudah ada dalam komunitas tersebut.

Jhon Locke berpendapat bahwa pada waktu perjanjian disertakan pula persyaratan bahwa kekuasaan yang diberikan harus dibatasi. Ketika masyarakat memberikan kekuasaan kepada seseorang yang ditunjuk bersama harus ada pembatasan kekuasaan. Sehingga teori ini menghasilkan kekuasaan raja yang dibatasi konstitusi, jadi tidak bersifat absolut. 

Menurut J.J Rosseau dalam bukunya “Le Contract Social ou Principes de Droit Politique” menyatakan kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu- individu dan tidak diserahkan pada seseorang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu”. Kebabasan yang dimiliki oleh warga tidak diserahkan secara utuh. Maka masyarakat akan mematuhi hukum apabila hukum tersebut memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

3.Teori Kedaulatan Negara
Negara terbentuk karena adanya hukum alam yang membentuknya. Sebuah Negara mempunyai kewenangan untuk membuat seperangkat aturan hukum. Tujuan Negara menciptakan aturan hukum adalah untuk mengkondisikan masyarakat menuuju sebuah tatanan yang adil dan equivalen. Negara mempunyai wewenang yang besar untuk mengatur rakyat, salah satunya adalah pembentukan hukum. Pada intinya teori ini berpendapat bahwa ditaatinya hukum karena Negara menghendakinya, sehingga Negara yang berdaulat berhak untuk menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu muncul karena adanya Negara dan tidak ada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh Negara.

Meskipun demikian alasan yang paling mendasar dari suatu Negara dapat memaksakan hukum dikarenakan Negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar yaitu mewujudkan segala tujuan yang menjadi cita- cita dan keinginan seluruh warganya. Tugas Negara yang paling utama adalah memberikan jaminan kesejahteraan bagi warganegara. Apabila ada anggtota masyarakat yang melanggar hukum maka Negara akan memebrikan sanksi yang tegas. Dengan adanya pelanggaran hukum berarti Negara belum mampu memberikan proteksi yang optimum kepada masyarakat.

4.Teori Kedaulatan Hukum

Berdasarkan teori ini hukum mengikat bukan karena kehendak Negara, melainkan karena perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukumlah yang membuat aturan hukum dipatuhi dan ditaati. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu, yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu, tetapi teori tersebut mempunyai kelemahan yaitu tidak dapat diartikannya secara jelas menganai apa itu kesadaran hukum dan apa yang diartikan sebagai perasaan hukum itu. Hukum yang dijelmakan dalam sebuah produk legislasi dianggap sebagai implementasi kesadaran hukum. Hukum ditaati karena manusia memiliki akal untuk memikirkan mengenai hukum dan konsekwensinya.

Dapat disimpulkan bahwa kekuatan mengikatnya suatu tata huku dapat dilihat dari empat teori, yakni Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi), Teori Perjanjian Masyarakat, Teori kedaulatan Negara, dan Teori kedaulatan hukum. Dari semua teori yang ada memunculkan sebuah pendapat bahwa kekuatan mengikat sebuah tata hukum karena adanya kebutuhan manusia akan adanya sebuah ketenangan. Hukum memiliki sanksi yang menimbulkan penderitaan. Oleh karena manusia menginginkan kebahagian itulah hukum ditaati.

 
 sumber : Wong Banyumas
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Maksim Perundangan Latin

Maksim perundangan Latin ini sering kali digunakan oleh pengamal undang-undang bagi menunjukkan keindahan keadilan perundangan sivil di Malaysia. Walau bagaimanapun, kebanyakan maksim yang digunakan adalah begitu asing dan jarang sekali diketahui melainkan mereka yang banyak membaca makalah perundangan. Kadang kala pembaca sendiri tidak tahu maksud maksim tersebut. Usaha ini adalah untuk mengumpulkan maksim-maksim Latin bagi mempermudahkan pemahaman maksud maksim tersebut. Terjemahan ke bahasa Melayu adalah satu penterjemahan terus, oleh itu jika terdapat ketidak selarasan, kesilapan atau apa jua manifestasi kesilapan, mohon pembaca sekalian dapat memberikan respon untuk pembetulan. Masih terdapat banyak lagi maksim yang belum dinyatakan dan akan dikemaskini dari masa kesemasa. Moga halaman ini bapat membantu pembaca-pembaca sekalian. Semoga kita semua dapat manfaat daripadanya.

 

Maksim

Maksud

Nemo dat quod non habet

Sesiapa tidak boleh memberi sesuatu yang tidak dimilikinya

No one gives who possesses not

Leges posteriors priores contrarias abrogant

Undang-undang terkini memansuhkan undang-undang awal yang bertentangan

Later laws abrogate earlier contrary laws

Generalia specialibus non derogant

Suatu peruntukan am tidak menjejaskan sesuatu peruntukan yang khusus

A general provision does notderogate from a special one

Falsus in uno falsus in omnibus

Jika satu perkara adalah salah yang berkaitan dengan sesuatu, ianya mesti diambil sebagai salah yang berkaitan kesemuanya

If a thing is false in respect of one it must be taken to be false in respect of all

De minimis non curat lex

Undang-undang tidak mengambil kiran dengan perkara-perkara yang remeh

The law does not concern itself with trifles

Audi alteram partem

Mendengar pihak yang lain

Hear the other side

Audicatur el altera pars

Tiada seorang pun boleh dihukum tanpa dibicarakan

No man should be condemned unheard

Interest reipublicae ut sit finis litium

Kepentingan kerajaan mestilah pengakhiran satu litigasi

Interest of the state there must be an end to litigation

Quod constat clare non debet verificari

Sesuatu yang jelas dan nyata tidak perlu dibuktikan

What is clearly apparent is not required to be proved

Actus non facit reum nisi mens sit rea

Sesuatu perlakuan tidak membuatkan seseorang itu bersalah melainkan mindanya bersalah

An act does not make a man guilty unless his mind be guilty

Nemo debet prodere se ipsum

Tiada sesiapa boleh diminta menjadi pengkhianat kepada dirinya sendiri

No one can be required to be his own betrayer

Res ipsa loquitor

Sesuatu perkara sudah jelas dengan sendirinya

The things speaks for itself

Lex non logit ad impossibilia

Undang-undang tidak memerlukan seseorang untuk mekalukan perkara yang tidak mungkin boleh dilakukannya

The law does not require a man to do that which he cannot possibly perform

Actus curae naminem gravabit

Tindakan mahkamah mestilah tidak memprejudiskan sesiapa

The act of the court shall prejudice no one

Nullum crimen sine lege, nullapoena sine lege

Semestinya tiada jenayah atau hukuman melainkan selaras dengan undang-undang yang telah ditetapkan dan dipastikan

There must be no crime or punishment except in accordance with law which is fixed and certain

Ut res magis valeat quam pareat

Sesuatu itu mungkin lebih mempunyai kesan daripada dimusnahkan oleh itu sesuatu berkemungkinan sah daripada tidak sah

That the thing may rather have effect than be destroyed in order that the thing may be valid rather than invalid

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat

Sesiapa yng menegaskan mestilah membuktikan

He who asserts must prove

Omnia rite esse acta praesumuntur

Kesemua tindakan adalah dianggap dilakukan secara betul dan kebiasaan

All acts are presumed to have been done rightly and regularly

Qui facit per alium facit per se

Sesiapa yang melakukan sesuatu melalui orang lain adalah dinggap dalam undang-undang dilakukannya oleh dirinya sendiri

He who does an act through another is deemed in law to do it himself

Nemo debet esse judex in propria causa

Tiada sesiapa boleh menjadi hakim ke atas tujuannya sendiri

No one should be Judge in his own cause

Generalia specialibus non derogant

Peruntukan am tidak dijejaskan dari peruntukan khusus

General provisions do not derogate from special provisions

Rex nunquam moritur

Pemerintah tidah mati

The King never dies

Nullis commodum capore potest de injuria sua propria

Tiada sesiapa boleh mengambil kesempatan ke atas kesilapan sendiri

No man shall take advantage of his own wrong

Ex turpi causa non oritur actio

Tiada kausa tindakan timbul daripada kausa asas

No cause of action arises out of a base cause

Delegatus non potest delegare

Yang diwakilkan tidak boleh kemudiannya mewakilkan kuasa kepada orang lain

A delegate cannot further delegate the power to someone else

Allegans contraria non est audiendus

Seseorang tidak boleh didengar yang mendakwa sesuatu yang bertentangan sesamanya

He is not to be heard who alleges things contradictory of each other

Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa

Tiada siapa boleh disakiti kedua kali untuk sebab yang sama

No person should be twice vexed for the same course

Inclusio unius est exclusio alterius

Kemasukan sesuatu adalah pengeluaran yang lain

The inclusion of one is the exclusion of another

Impotentia excusat legem

Undang-undang tidak akan menghukum seseorang kerana tidak membuat sesuatu yang mereka kekurangan kuasa

The law does not punish a person for not doing what they lacked power to do

Testimonia ponderanda sunt non numeranda

Testimoni adalah untuk dipertimbangkan dan bukan untuk dihitung

Testimony is to be weighed and not counted

Quando aliquid prohibiter fieri, prohibetur ex directo et per obliquum

Apabila sesuatu itu dilarang, ianya adalah dilarang sama ada secara langsung atau tidak

Whenever a thing is prohibited, it is prohibited whether done directly or indirectly

Quicquid plantator solo, solo cedit

Apa yang terlekat di tanah kepunyaannya

Whatever is affixed to the soil belongs thereto

Nemo tenetur seipsum accusare

Tiada sesiapa dipaksa untuk menuduh dirinya sendiri

No one is compelled to accuse himself

Ubi jus ibi remedium

Tiada kesilapan tanpa remedi

There is no wrong without a remedy

Fiat justitia

Biarkan keadilan dilaksanakan

Let justice be done

Verba relata hoc maxime operantur per referentiam ut in eis inesse videntur

Perkataan kepada rujukan dibuat di dalam instrument mempunyai perlaksanaan yang sama jika ianya dimasukkan di dalam klausa yang merujuk kepadanya

Words to which reference is made in an instrument have the same operation as if they were inserted in the clause referring to them

Rex non pot st peccare

Pemerintah boleh melakukan tanpa kesilapan

The King can do no wrong

Contemporanea expositio est optima et fortissima in lege

Cara yang terbaik dan pasti dalam membentuk instrument adalah dengan membacanya secara ianya dilaksanakan apabila ianya ditulis

The best and surest mode of construing an instrument is to read it in the sense which would have been applied when it was drawn up

Omne majus continet in se minus

Yang tebesar mengandungi yang tersikit

The greater contains the less

Verba fortius accipiuntur contra proferentem

Perkataan ditafsirkan lebih terhadap sesiapa yang menggunakannya

Words are to be interpreted strongly against him who uses them

Sic utere tuo ut alienum non laedas

Seseorang seharusnya tidak menggunakan hartanya secara tidak munasabah dan tanpa kepentingan yang menyebabkan ketidakselesaan jirannya

A man must not make such use of his property as unreasonably and unnecessarily to cause inconvenience to his neighbour

Abundans cautela non nocet

Lebih waspada tidak memudaratkan

Great caution does no harm

Generalia verba sunt generaliter intelligenda

Peraturan asas pembinaan adalah perkataan yang am mestilah diberikan pembinaan yang am

A basic rule of construction that general words should be given a general construction

Qui prior est tempore potior est jure

Seseorang mempunyai hak yang baik kepada sesiapa yang terawal pada waktu itu

He has the better title who was first in point of time

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Contrarius Actus”

Contrarius actus dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali. (Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum,Gadjah Mada University Press, cet ke-5, 2009)UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lampiran huruf C tentang “Pencabutan” menentukan: “Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu”.

Asas contrarius actus ini berlaku tidak hanya untuk keputusan administrasi negara, namun juga asas peraturan perundang-undangan. Yang berhak mencabut adalah pembentuknya itu sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh peraturan atau lembaga yang lebih rendah. Asas ini juga sering digunakan sebagai dasar putusan pengadilan tidak dapat mencabut dan membatalkan berlaku mengikatnya sebuah peraturan perundang-undangan. Asas ini dahulu digunakan dasar Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan di bawah undang-undang (UU) hanya berwenang menyatakan tidak sah, sedangkan yang berwenang mencabut dan membatalkannya adalah pembentuknya sendiri. UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan jika gugatan dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan kewajiban yang harus dilakukan badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) untuk mencabut Keputusan TUN tersebut dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru. Sehingga pencabutan sebuah peraturan atau keputusan pejabat publik hanya dapat dilakukan oleh pembentuknya.

Sedangkan pengujian konstitusionalitas UU, Pasal 57 ayat (1) UU MK menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan”

sumber : Miftakhul Huda

Posted in contrarius | Tagged | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment